SEMARANG – SUARAJAVAINDO, Sembilan hari lagi perhelatan Akbar siklus lima tahun sekali bakal digelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 di seluruh Indonesia baik dalam pemilihan Gubernur -Wakil Gubernur, Walikota – Wakil Walikota serta Bupati – Wakil Bupati yang akan dilaksanakan pada Rabu, 27 Nopember 2024.
Maka untuk menyambut gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri menjadi sorotan utama.
Sebagai penjaga stabilitas dan pelaksana tugas negara, mereka diharapkan mampu menjaga integritas, netralitas, dan profesionalitas demi terciptanya pesta demokrasi yang jujur dan adil.Netralitas ASN, TNI, dan Polri bukan hanya soal aturan, melainkan juga wujud nyata komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi.
Keterlibatan mereka dalam politik praktis dapat mencederai kepercayaan publik dan merusak asas keadilan dalam proses pemilihan. Oleh karena itu, berbagai pihak terus menyerukan pentingnya pengawasan ketat dan pembinaan terhadap personel di lingkungan ASN, TNI, dan Polri.
Diharapkan ASN, TNI, dan Polri benar-benar menjaga sikap netralnya dalam Pilkada 2024. Netralitas mereka adalah kunci menjaga demokrasi tetap sehat dan bermartabat.
Seluruh masyarakat juga terus mengingatkan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga proses pemilu yang bebas dari tekanan atau pengaruh pihak tertentu. Langkah tegas harus diberikan kepada mereka yang terbukti melanggar ketentuan.
Sebagai pilar demokrasi, ASN, TNI, dan Polri diharapkan dapat menjadi teladan dalam menegakkan netralitas di tengah masyarakat. Dengan netralitas mereka, Pilkada 2024 diharapkan dapat berjalan damai, transparan, dan menghasilkan pemimpin yang benar-benar lahir dari kehendak rakyat.
Bagi masyarakat Jawa Tengah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dihimbau untuk menentukan pilihan sesuai hati nurani dan menolak segala bentuk politik uang (money politics). Langkah ini menjadi kunci dalam menciptakan proses demokrasi yang bersih, jujur, dan adil.
Masyarakat dalam menjaga integritas Pilkada sangat penting. Untuk itu ajakan bagi seluruh warga untuk tidak tergoda dengan iming-iming materi. Pilihan yang ditentukan berdasarkan hati nurani adalah langkah awal menuju pemimpin yang berkualitas dan berintegritas.
Politik uang adalah bentuk pelanggaran serius yang dapat mencederai demokrasi. Untuk itu Bawaslu diharapkan menindak tegas setiap pelaku politik uang, baik pemberi maupun penerima. Masyarakat diminta untuk berani menolak dan melaporkan jika menemukan praktik semacam itu.
Selain itu, berbagai upaya sosialisasi terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya politik uang. Kampanye edukasi di tingkat desa hingga kota bertujuan untuk menanamkan pemahaman bahwa suara rakyat bukan untuk diperjualbelikan, melainkan untuk memilih pemimpin yang benar-benar mampu membawa perubahan positif.
Melalui pemilu yang bebas dari politik uang, Jawa Tengah diharapkan dapat melahirkan pemimpin-pemimpin yang amanah, yang mampu menjalankan tugas dan membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Mari bersama-sama menjaga demokrasi yang bersih dan bermartabat.
(Taufiq)
Editor Rama