Suarajavaindo.com
SEMARANG – (12 Desember 2025). Baru-baru ini, disalah satu sekolah Dasar Negeri di Desa Prampelan Kecamatan Sayung ditemukannya Program MBG sudah diluar prosedural SOP dan Standart Gizi bagi siswa penerima Program MBG dengan adanya penggantian menu Makanan Bergizi Gratis (MBG) menjadi snack kemasan. dengan kebijakan selama 2 hari , dari hal ini media yg Mendapatkan informasi secara langsung menilai bahwa kebijakan penggantian ini memiliki risiko yang tinggi dan sarat dengan mencari keuntungan sepihak dan tidak bertanggungjawabnya atas standart pihak pengelola SPPG yang ada yg telah diberikan mandat oleh Pemerintah untuk pemenuhan Gizi bagi siswa salah satu contoh
sebagai bahan pertimbangan harusnya Kepala Dapur dan Ahli Gizi lebih teliti terhadap supply dari penyuplai buah-bahan nya , berdasarkan fakta lapangan banyak buah yang tidak layak konsumsi dan dibuang oleh siswa kok bisa lolos dan ini harus di black list supplyer yg nakal seperti ini.
ini menegaskan bahwa MBG saat ini tidak ideal serta tidak mampu memenuhi seluruh komponen zat gizi makro maupun mikro sesuai kebutuhan sasaran program. Snack hanya bisa berperan sebagai selingan antara dua makan utama. Misalnya di antara makan pagi dan makan siang. Menurutnya snack tidak bisa menggantikan makanan utama.
Penggantian secara konstan MBG dengan snack, terutama dengan snack rendah gizi berpotensi memicu dampak kesehatan jangka pendek dan panjang. di jelaskan dalam jangka pendek dapat mengurangi energi dan zat gizi sehingga menurunkan konsentrasi dan produktivitas.
“Selain itu snack tinggi gula/garam dapat memberikan rasa kenyang cepat tetapi tidak tahan lama dan tidak dapat memenuhi kebutuhan gizi harian. Dampak jangka panjangnya adalah terjadi gizi kurang pada anak, risiko anemia, hidden hunger karena kekurangan zat gizi mikro lainnya,
Sementara sudah jelas Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh menggunakan bahan pabrikan atau yang mengandung terlalu banyak bahan pengawet.
Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang saat ditemui usai rapat finalisasi regulasi Program MBG di Jakarta, Selasa, menyampaikan hal tersebut untuk merespons masih banyaknya menu-menu yang diberikan baik kepada siswa maupun ibu hamil, ibu menyusui, dan balita berupa makanan ringan atau biskuit.
Ia menjelaskan, Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola MBG mengatur pentingnya hubungan antarlembaga untuk program peningkatan kualitas gizi anak bangsa tersebut.
“Perpres ini mengatur tentang pentingnya mengatur hubungan antarlembaga, kalau terkait hal-hal teknis seperti pengelolaan SPPG, kebersihan, hingga keamanan pangan di dapur itu sudah ada di petunjuk teknis dan standar operasional prosedur (SOP),” katanya.
Sampai berita informasi ini kami turunkan, berharap para pengelola SPPG lebih memperhatikan standar tersebut dan jangan melakukan hal merugikan pihak lain hanya untuk keuntungan semata. ( Andi 🌟)