SEMARANG – SUARAJAVAINDO.COM – Kota Semarang tengah diterpa berbagai persoalan serius yang dinilai merusak citra dan tatanan pemerintahannya. Kondisi ini diungkapkan Ketua LSM Satrio Pandawa Lima Jawa Tengah, Didik Agus Riyanto, yang menyebut Kota Atlas kini “sedang tidak baik-baik saja”.
Didik menyoroti kasus korupsi yang menyeret mantan Wali Kota Semarang beserta suaminya sebagai salah satu bukti bahwa praktik KKN masih kuat mengakar di pemerintahan daerah. Ia mengingatkan masyarakat agar tak lengah karena persoalan serupa bisa kembali terjadi di era pemerintahan baru.
Lebih jauh, Didik mengungkap dugaan praktik nepotisme yang mulai terlihat dengan ditempatkannya orang-orang dekat wali kota pada posisi strategis. Menurutnya, hal ini berpotensi memperburuk tata kelola pemerintahan dan menyingkirkan orang-orang yang lebih berkompeten.
“Jangan jadikan jabatan publik sebagai hadiah bagi tim sukses. Kota Semarang membutuhkan sosok bersih dan kompeten, bukan sekadar loyalis wali kota,” tegas Didik dalam keterangannya, Sabtu (28/6/2025).
Selain itu, ia menyoroti indikasi permainan pajak oleh oknum di Dinas Pendapatan Daerah. Didik menduga adanya kerja sama antara pejabat tertentu dengan pemilik rumah makan besar untuk mengurangi setoran pajak, yang tentu merugikan pendapatan daerah.
Didik juga membongkar adanya dugaan pencucian uang di lingkungan Bappeda Semarang. Ia mengaku mendapat informasi soal aliran dana misterius yang masuk ke rekening pegawai dari bank pemerintah, namun uang tersebut langsung hilang tanpa jejak.
“Teman saya yang bekerja di Bappeda pernah mendapati transferan uang sekitar Rp10 juta ke rekeningnya, tapi uang itu langsung hilang dan tidak bisa ditarik. Ini patut dicurigai sebagai modus pencucian uang,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Didik menyoroti dugaan penyalahgunaan dana publik di salah satu kecamatan yang digunakan untuk mendukung aktivitas pembuatan konten sang camat tanpa ada laporan pertanggungjawaban yang jelas.
Ia pun mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera turun tangan untuk membersihkan Kota Semarang dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang semakin mengkhawatirkan. “Semarang harus ditata oleh orang-orang bersih. KPK jangan ragu menyapu bersih korupsi di kota ini,” pungkasnya.
#POERB.