SEMARANG[Suarajavaindo] – Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, Krisseptiana, S.H., M.M., menggandeng Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang menggelar Focus Group Discussion (FGD) Peningkatan Kualitas Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Organisasi Kemasyarakatan
FGD digelar di Krisna Room, Lantai 2 Hotel Siliwangi Semarang, Jumat (8/5/2026) dan dihadiri 100 anggota serta pengurus Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (GM FKPPI) Kota Semarang.
Krisseptiana, yang akrab disapa Mbak Tia, menegaskan bahwa FGD ini penting untuk memastikan Perda Ormas benar-benar menjadi alat pembinaan, bukan sekadar aturan di atas kertas.
“Ormas adalah mitra strategis pemerintah. Tapi mitra yang baik harus taat aturan. Perda Ormas ini rohnya adalah pembinaan dan pengawasan agar ormas sehat, tidak disusupi paham radikal, dan transparan dalam pengelolaan dana hibah,” tegas Mbak Tia
Menurutnya, keberadaan GM FKPPI sebagai organisasi kepemudaan yang lahir dari rahim TNI/Polri menjadi contoh ormas yang konsisten menjaga Pancasila dan NKRI.
“GM FKPPI ini role model. Kadernya nasionalis, militan, dan tertib administrasi. Kita ingin semua ormas di Kota Semarang mencontoh GM FKPPI: jelas AD/ART-nya, jelas kegiatannya, jelas laporan keuangannya,” tambah politisi PDI Perjuangan itu.
Kepala Kesbangpol Kota Semarang,yang diwakili Bidang 1 Ideologi Wawasan Kebangsaan Widya Pratiwi,S.I.P dalam paparannya menyebut saat ini ada ratusan ormas terdaftar di Kesbangpol Kota Semarang. Namun, tingkat kepatuhan pelaporan kegiatan masih menjadi pekerjaan rumah.
“Kami butuh sinergi dengan DPRD dan ormas besar seperti GM FKPPI untuk sosialisasi Perda ini. Pengawasan tidak bisa hanya dari pemerintah. Ormas harus jadi pengawas bagi sesama ormas,” ujarnya Widya
Ketua GM FKPPI Jateng yang diwakili Sekretarisnya, Tera Anggria Cita menyambut baik FGD ini dan menyatakan kesiapan organisasinya menjadi garda terdepan.
“Kami di GM FKPPI prinsipnya tegak lurus Pancasila dan NKRI. Silakan awasi kami. Kami juga siap membantu Kesbangpol dan DPRD mensosialisasikan Perda Ormas ke adik-adik kami di ormas kepemudaan lain,” ucap Tera
Empat Rekomendasi Hasil FGD
1. Digitalisasi Database Ormas – Mendorong Kesbangpol membuat sistem online yang bisa diakses publik untuk cek legalitas & laporan kegiatan ormas.
2. Sekolah Kader Ormas – Komisi E akan mendorong program pembinaan rutin agar pengurus ormas paham aturan dan tertib administrasi.
3. Transparansi Dana Hibah – Ormas penerima hibah APBD wajib publikasi LPJ di media sosial resmi ormas.
4. Early Warning System – Melibatkan ormas nasionalis seperti GM FKPPI untuk deteksi dini ormas yang menyimpang dari Pancasila.
FGD ditutup dengan poto dan komitmen bersama antara Komisi E DPRD Jateng, Kesbangpol Kota Semarang, dan GM FKPPI Kota Semarang untuk mengawal implementasi Perda Ormas secara konsisten.